Menteri-menteri Israel telah menyerukan agar serangan militer ke Jalur Gaza diteruskan dan menolak peta jalan yang merupakan fase kedua dari rencana gencatan senjata yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump. Hal ini dilaporkan oleh Anadolu pada Jumat (7/8/2026) berdasarkan informasi dari media Israel.
Menurut laporan dari Israel Hayom, seruan tersebut muncul dalam rapat Kabinet Keamanan Israel yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Kamis (6/8/2026). Sejak perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2025, Israel terus melanggar kesepakatan tersebut dengan melakukan serangan harian ke Gaza, yang mengakibatkan 1.252 warga Palestina tewas dan 4.120 lainnya terluka, mayoritas di antaranya adalah wanita dan anak-anak.
Penolakan Terhadap Peta Jalan Perdamaian
Pada Jumat lalu, Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk oleh Trump mengumumkan bahwa Hamas telah menyetujui peta jalan yang mempertimbangkan posisi Israel di Gaza. Namun, para menteri Ze’ev Elkin, Bezalel Smotrich, Orit Strock, dan Avi Dichter dalam rapat kabinet meminta agar serangan militer dilanjutkan. Elkin menegaskan, "Jika Israel tidak melancarkan serangan dalam dua pekan, itu akan berarti bahwa (Israel) menerima peta jalan itu," sambil menyerukan penolakan resmi terhadap peta jalan yang sedang disusun oleh Dewan Perdamaian Gaza.
Desakan untuk Tindakan Tegas
Smotrich, Strock, dan Dichter menuntut Netanyahu untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan penolakan Israel terhadap implementasi fase kedua gencatan senjata di Gaza. Smotrich menyatakan, "Anda pandai dalam bermanuver, tapi setelah penerbitan dokumen resmi (Dewan Perdamaian Gaza), kita harus mendelegitimisasinya. Kita tidak bisa melanjutkan manuver." Ia juga menekankan bahwa Hamas harus dihapuskan.
Dewan Perdamaian Gaza baru-baru ini mengeluarkan draf kesepakatan yang menguraikan prinsip-prinsip dan mekanisme untuk implementasi fase selanjutnya dari rencana perdamaian yang diusulkan oleh Trump. Dokumen tersebut mencakup aspek keamanan, pemerintahan, dan pengaturan transisi di Gaza, serta sebuah proposal untuk jalur politik. Saat ini, militer Israel menguasai 70 persen wilayah Jalur Gaza setelah konflik yang telah menyebabkan kematian 73 ribu warga Palestina dan melukai 174 ribu lainnya sejak Oktober 2003, berdasarkan data resmi dari pihak Palestina.
