Ramai-ramai Bersuara soal Pemakzulan Wapres Gibran

Sejumlah partai politik dan kelompok masyarakat mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pascaputusan Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung yang menyangkut surat keterangan atau ijazah pendidikan. Mahkamah Agung pada Jumat, 30 Oktober 2026, mengabulkan gugatan terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas milik Gibran. Melalui Putusan Nomor: 742 K/TUN/2026, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan gugatan Penggugat Muhammad Subhan Palal untuk seluruhnya. Dalam putusannya, pengadilan menyatakan surat keterangan penyetaraan tersebut yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.

Sebelum keputusan tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada sidang Selasa, 6 Oktober, menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau diploma dari luar negeri. Dokumen itu seharusnya dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum. Lembaga tersebut juga menegaskan temuan itu tidak dapat dijadikan dasar untuk mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden.

Menanggapi wacana pemakzulan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya banyak menerima usulan dari masyarakat untuk menindaklanjuti polemik itu. Aspirasi tersebut datang menjelang masa sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa, 10 November 2026. Usulan itu berasal dari berbagai kalangan, mulai dari fraksi partai politik hingga kelompok masyarakat luas. Dasco menyebut dinamika yang ada memuat aspirasi dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota dewan lintas fraksi untuk disampaikan melalui mekanisme resmi di parlemen.

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyatakan pemakzulan terhadap Gibran dapat dilakukan jika seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi dan tidak ada jalan alternatif lain. Menurutnya, polemik mengenai pendidikan Gibran menimbulkan rasa keprihatinan dan kesedihan bagi bangsa karena pemerintahan yang dipimpin baru berjalan dua tahun lebih sedikit. Paloh menyampaikan hal tersebut usai acara NasDem Berbagi di Jakarta pada Minggu, 8 November 2026 malam. Ia menilai langkah terbaik harus diambil demi kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat dibandingkan hak interpelasi maupun hak angket. Ia memandang hak interpelasi sudah tidak relevan karena tidak ada hal yang perlu ditanyakan lagi oleh dewan. Doli yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar menilai fakta hukum dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sudah jelas sehingga parlemen tinggal menggunakan hak menyatakan pendapat. Pandangan serupa disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyebut hak tersebut sebagai pilihan paling rasional.

Partai Keadilan Sejahtera juga mendorong Dewan Perwakilan Rakyat memproses hak menyatakan pendapat apabila Gibran tidak kunjung mengundurkan diri dari jabatannya. Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menyampaikan bahwa langkah itu menjadi pilihan paling relevan segera dilaksanakan sesuai ketentuan konstitusi yang berlaku. Kendati demikian, ia mengingatkan agar penggunaan hak-hak dewan tetap dilakukan secara kolektif melalui mekanisme kelembagaan dan komunikasi antar-fraksi. PKS menyadari perlunya kesepahaman lintas fraksi agar setiap langkah memiliki dasar hukum yang jelas untuk menjaga marwah lembaga negara.

Desakan pemakzulan ini juga disuarakan secara langsung oleh berbagai kelompok masyarakat di lapangan tanpa melalui jalur parlemen. Aliansi Rakyat Menggugat menggelar unjuk rasa di depan Istana Wakil Presiden, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Senin, 9 November 2026. Massa aksi membawa spanduk berisi desakan agar Gibran meninggalkan Istana Wakil Presiden serta meneriakkan tuntutan pemakzulan. Aksi serupa juga dilakukan oleh para aktivis dan tokoh Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menurunkan foto Gibran.

Pembina Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Muhammad Chirzin, menjelaskan penurunan foto di ruang Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut memiliki pesan simbolis tuntutan pemakzulan. Ia mengingatkan agar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak mengbaikan aspirasi masyarakat demi menghindari anggapan mengkhianati amanat rakyat. Berbagai rangkaian peristiwa, putusan pengadilan, dan gelombang desakan politik ini kini berpusat pada sikap resmi yang akan diambil oleh lembaga legislatif dalam waktu dekat.

#PemakzulanWapres #IjazahGibran #BeritaPolitik

Sumber: CNN Indonesia - Terbaru

Foto: CNN Indonesia - Terbaru