Penegasan Yusril Bahwa Tak Ada Celah Hukum Lagi soal Ijazah Gibran

Berdasarkan keterangan yang dirilis oleh Redaksi, dinamika hukum terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menjadi perbincangan publik yang luas di tanah air. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa ruang untuk melakukan upaya hukum lanjutan sudah tertutup rapat. Pernyataan tersebut disampaikan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Selasa tanggal 10 November 2026 yang lalu. Polemik ini melibatkan lembaga-lembaga tinggi negara menyusul adanya putusan peradilan tertinggi yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Keterangan resmi dari pemerintah menegaskan bahwa dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat bagi semua pihak. Menurut Yusril Ihza Mahendra, putusan dari Mahkamah Konstitusi bersifat final dan binding sehingga tidak menyisakan ruang untuk upaya hukum apapun lagi. Selain itu, putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung juga berstatus final dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun. Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan administrasi pendidikan tersebut telah melalui seluruh tahapan peradilan yang berlaku di Indonesia.

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa tidak ada pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan peninjauan kembali atas kedua putusan peradilan tertinggi negara tersebut. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sendiri tidak bisa mengajukan banding karena tidak berkedudukan sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara di Mahkamah Agung. Dalam perkara hukum tersebut, pihak yang bertindak sebagai tergugat adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Oleh karena itu, posisi hukum pihak-pihak yang terlibat telah ditentukan secara ketat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di sisi lain, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dikabarkan tidak akan mengambil langkah hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Lembaga pemerintah tersebut justru bersiap untuk segera mengeksekusi perintah dari Mahkamah Agung dalam waktu dekat. Eksekusi ini akan dilaksanakan segera setelah salinan resmi putusan dari Mahkamah Agung diterima secara sah oleh instansi terkait. Langkah tersebut mencerminkan sikap kepatuhan institusi pemerintah terhadap putusan badan peradilan tertinggi di Indonesia.

Meskipun demikian, pemerintah tetap menyerahkan sepenuhnya kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menentukan jalur hukum yang akan ditempuh. Keputusan akhir mengenai langkah pembuktian keabsahan dokumen pendidikan tersebut berada di tangan Gibran pribadi sebagai pihak yang berkepentingan. Tanggapan atas situasi ini juga telah disampaikan oleh Gibran secara terbuka kepada masyarakat di Jakarta. Ia menegaskan pentingnya menyikapi situasi ini dengan bijak agar tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat luas.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa dirinya sangat menghormati seluruh aspirasi, kritik, serta saran yang disampaikan oleh masyarakat terkait dinamika hukum tersebut. Ia secara khusus menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin permasalahan ini berkembang menjadi polemik politik yang berkepanjangan. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Gibran saat berada di Istana Wapres, Jakarta Pusat, pada hari Selasa tanggal 10 November 2026. Sikap terbuka ini ditunjukkan untuk menjaga stabilitas dan ketenangan di tengah dinamika politik nasional yang sedang berlangsung.

Dalam kesempatan yang sama, Gibran mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan pertemuan khusus dengan Presiden Prabowo Subianto pada pagi hari tanggal 10 November. Ia menganggap Presiden Prabowo sudah seperti sosok orang tua sendiri yang selalu memberikan banyak arahan serta masukan berharga. Pertemuan tersebut membahas berbagai dinamika situasi yang sedang dihadapi oleh Gibran akhir-akhir ini. Arahan dari kepala negara menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan langkah lanjutan bagi sang wakil presiden.

Sebagai tindak lanjut dari arahan yang diterima, Gibran menyatakan akan terus berjuang melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Rencana tersebut bertujuan untuk membuktikan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu, ia juga akan melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai wacana pengajuan peninjauan kembali. Seluruh rangkaian langkah tersebut disiapkan secara matang guna menghadapi putusan Mahkamah Agung yang menyatakan dokumen penyetaraannya tidak sah dan batal.

#IjazahGibran #YusrilIhzaMahendra #BeritaHukum

Sumber: Detikcom - News (semua kanal)

Foto: Detikcom - News (semua kanal)