Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk menerbitkan obligasi daerah dengan nilai mencapai Rp 5,2 triliun pada bulan Juni tahun 2027. Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk mendanai berbagai proyek infrastruktur di Jakarta, salah satunya adalah pembangunan LRT Jakarta yang menghubungkan Manggarai dan Dukuh Atas.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta, Bambang Arianto, menjelaskan bahwa penerbitan obligasi daerah dapat menjadi salah satu alternatif sumber pendanaan untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini menjadi penting mengingat adanya pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) yang dilakukan oleh pemerintah pusat, yang dapat mempengaruhi kelangsungan pembangunan.
Pentingnya Pengelolaan Risiko
Dalam kesempatan yang sama, Bambang menekankan bahwa Pemprov DKI harus memperhatikan risiko yang mungkin timbul akibat penerbitan obligasi tersebut. Menurutnya, terdapat biaya yang harus ditanggung oleh Pemprov DKI untuk pembayaran obligasi yang diterbitkan. "Ini mau enggak mau, dengan adanya penyesuaian TKD dari pemerintah pusat, saya kira ini bisa menjadi salah satu jalan untuk menopang dari sisi pembiayaan infrastruktur DKI Jakarta," ujarnya saat berbincang dengan media di Kantor Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, pada Jumat (7/8/2026).
Strategi Pembiayaan Infrastruktur
Bambang juga mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta siap dalam mengelola risiko-risiko yang terkait dengan potensi penerbitan obligasi ini, sehingga pembiayaan yang diperoleh dapat ter-cover dari sisi pendapatan. "Yang penting adalah bagaimana Pemprov DKI itu siap untuk mengelola risiko-risiko terkait dengan potensi agar pembiayaan ini bisa ter-cover dari sisi pendapatan," tambahnya.
