Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2026 dianggap sebagai langkah yang signifikan dalam memberikan kesempatan lebih luas bagi pengusaha dan tenaga kerja lokal untuk terlibat dalam sektor pertambangan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat dari sektor pertambangan dapat dirasakan secara langsung di daerah penghasil.
Pentingnya Keterlibatan Lokal
Abdullah Sanusi, seorang akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan upaya untuk merestrukturisasi ekosistem pertambangan. Dengan demikian, keuntungan ekonomi tidak hanya akan terfokus pada perusahaan besar, tetapi juga dapat dinikmati oleh pengusaha dan tenaga kerja lokal. "Kebijakan ini membuka ruang agar manfaat ekonomi pertambangan tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan besar. Pengusaha dan tenaga kerja lokal juga memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam rantai ekonominya," ungkap Abdullah.
Abdullah juga menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada konsistensi dalam implementasi, transparansi dalam proses persetujuan, serta kesiapan pelaku usaha lokal untuk memenuhi standar teknis dan keselamatan yang ditetapkan dalam industri pertambangan. Ia menambahkan, "Kesempatan yang dibuka harus dibarengi peningkatan kapasitas. Pengusaha lokal perlu dipersiapkan agar mampu bersaing secara profesional dan memenuhi standar industri pertambangan."
Dampak Positif bagi Ekonomi Daerah
Syamsul Anam, peneliti dari Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo, juga memberikan pendapat positif mengenai kebijakan ini. Ia menekankan pentingnya keterlibatan perusahaan jasa pertambangan lokal dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Kebijakan ini, yang ditetapkan pada 18 September 2026, mengatur penggunaan perusahaan jasa pertambangan serta anak perusahaan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUP Khusus.
Syamsul menjelaskan bahwa pemegang IUP dan IUPK yang menggunakan jasa pertambangan diharapkan untuk mengutamakan perusahaan lokal di daerah tempat kegiatan usaha berlangsung. "Kebijakan ini membuka ruang agar manfaat ekonomi pertambangan tidak hanya berhenti pada kegiatan ekstraksi. Ada peluang lebih besar bagi pengusaha dan tenaga kerja di daerah penghasil untuk ikut menikmati perputaran ekonominya," katanya.
Lebih lanjut, Syamsul menegaskan bahwa keterlibatan perusahaan jasa pertambangan lokal dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. "Ketika perusahaan jasa lokal mendapatkan pekerjaan dan berkembang, dampaknya akan menjalar ke banyak sektor. Perputaran ekonomi dari aktivitas pertambangan juga akan lebih banyak tinggal dan dirasakan di daerah," ujarnya.
Syamsul juga menyoroti bahwa kebijakan ini tidak hanya memperluas kesempatan bagi pengusaha lokal, tetapi juga membawa semangat perbaikan dalam tata kelola. Penggunaan anak perusahaan oleh pemegang IUP dan IUPK harus melalui mekanisme persetujuan dari Menteri ESDM, yang mencakup kondisi di mana pemegang izin dan perusahaan jasa memiliki penerima manfaat akhir yang sama. "Semangatnya adalah membuka kesempatan usaha yang lebih luas sekaligus mendorong persaingan yang sehat. Rantai ekonomi pertambangan jangan hanya berputar pada kelompok usaha yang sama," jelasnya.
Terakhir, Syamsul menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk segera merespons kebijakan ini dengan mempersiapkan kapasitas pelaku usaha lokal, mulai dari pendataan, pembinaan perusahaan jasa pertambangan, pemenuhan perizinan, hingga peningkatan kompetensi tenaga kerja agar dapat memenuhi standar industri.