JAKARTA— Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) mengungkapkan penghargaan terhadap survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) berjudul "Kepemimpinan Nasional Demokratik Transformatif 2029: Studi Evaluasi Opinion Leaders", yang dirilis pada Kamis (15/10/2026). Dalam survei tersebut, Sudirman Said, salah satu pendiri MTI, berhasil meraih skor rata-rata kualitas kepemimpinan sebesar 6,3 dari skala 0 hingga 10.
Skor yang diperoleh Sudirman Said lebih tinggi dibandingkan dengan Presiden Prabowo Subianto yang mendapatkan 5,1 dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan 4,4, serta sejumlah ketua umum partai politik lainnya. Direktur Eksekutif MTI, Ahmad Jilul QF, menyatakan bahwa survei ini memiliki dua alasan penting. Pertama, penilaian dilakukan oleh individu-individu yang memiliki kompetensi. Responden dalam studi ini terdiri dari 200 opinion leaders, yang mencakup 166 akademisi dari berbagai disiplin ilmu dan 34 jurnalis senior. “Mereka dipilih karena mengenal semua tokoh yang dinilai, sehingga perbandingan dapat dilakukan secara setara,” ungkapnya dalam keterangan tertulis pada Sabtu (17/10/2026).
Pentingnya Akuntabilitas dalam Penilaian
Dari total responden, sebanyak 149 di antaranya bersedia namanya dipublikasikan sebagai penilai, yang menunjukkan bentuk akuntabilitas yang patut dihargai. MTI juga mencatat bahwa SMRC secara terbuka menyatakan bahwa hasil studi ini bersifat deskriptif, bukan inferensial. Kejujuran dalam metodologi seperti ini justru memperkuat kredibilitas hasil survei.
Kriteria Penilaian yang Relevan
Kedua, kriteria yang digunakan dalam penilaian sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi negara saat ini. Para tokoh dinilai berdasarkan sepuluh aspek, yaitu kompetensi, empati, integritas, akseptabilitas, sikap pluralis-inklusif, kemampuan memimpin, komitmen terhadap demokrasi, komitmen terhadap kesejahteraan umum, komitmen terhadap profesionalisme TNI dan Polri, serta komitmen terhadap politik luar negeri yang bebas aktif. “Ukuran-ukuran ini menjawab persoalan nyata bangsa, bukan sekadar popularitas atau elektabilitas,” tambah Ahmad Jilul.
Hasil survei ini menjadi menarik karena Sudirman Said tidak sedang menjabat sebagai pejabat publik atau memimpin partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian para opinion leaders didasarkan pada rekam jejak dan kualitas pribadi, bukan pada pengaruh kekuasaan. "Sudah saatnya proses seleksi dan promosi sumber kader kepemimpinan ditata ulang,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa survei ini merupakan salah satu inovasi untuk memastikan bahwa kepemimpinan politik di masa depan tidak terjebak pada nama-nama tertentu yang tidak mencerminkan kapasitas terbaik.
