Menaker Tegaskan Penyaluran BSU Kuartal IV 2026 Masih Dalam Proses Administratif Kemenkeu

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa Bantuan Subsidi Upah atau BSU kuartal IV tahun 2026 saat ini masih berada dalam tahap proses peninjauan administratif di Kementerian Keuangan. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Yassierli ketika ditemui di Bandung pada hari Sabtu. Hingga saat ini, proses tersebut masih berjalan sehingga bantuan sosial bagi para pekerja belum dapat dicairkan. Masyarakat diminta untuk bersabar menanti kelanjutan tahapan birokrasi yang sedang berlangsung di instansi keuangan tersebut.

Sebelumnya, program Bantuan Subsidi Upah kembali dipersiapkan oleh pemerintah khusus untuk para pekerja pada kuartal IV tahun 2026. Bantuan ini dijadwalkan untuk periode bulan Oktober hingga Desember 2026 dengan total nilai sebesar Rp900 ribu bagi setiap pekerja yang memenuhi ketentuan. Rencana penyaluran dana tersebut sebelumnya telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pengumuman itu disampaikan usai berlangsungnya rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Rabu tanggal 30 September.

Bantuan ini nantinya akan diberikan sebesar Rp300 ribu setiap bulan selama tiga bulan berturut-turut dan rencananya akan disalurkan sekaligus kepada penerima. Pemerintah memasang target agar bantuan tersebut dapat diterima oleh sekitar 13,3 juta pekerja di seluruh wilayah Indonesia. Total kebutuhan anggaran yang disiapkan untuk program ini mencapai hampir Rp12 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa penyaluran BSU kuartal IV tahun 2026 ini diharapkan bisa melalui mekanisme transfer langsung ke rekening bank masyarakat penerima.

Rencana penyaluran via rekening bank tersebut dinilai sejalan dengan adanya amanat dari Presiden Prabowo Subianto terkait program pembuatan rekening gratis. Program ini ditujukan bagi 25,16 juta warga yang berusia 17 tahun ke atas dari kelompok ekonomi desil 1 sampai dengan desil 4 yang belum mempunyai rekening bank. Pemerintah berharap seluruh proses transaksi ke depan dapat dilakukan melalui rekening bank yang dimiliki masing-masing warga. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperlancar distribusi berbagai bantuan pemerintah secara lebih transparan dan tepat sasaran.

Seiring dengan persiapan penyaluran tersebut, aturan resmi mengenai tata cara pembagian BSU telah diterbitkan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Terdapat sejumlah persyaratan ketat yang harus dipenuhi oleh para pekerja atau buruh yang ingin menjadi penerima BSU tahun 2026 ini. Calon penerima wajib berstatus sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan yang sah. Selain itu, mereka juga harus tercatat sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan setidaknya hingga bulan Agustus 2026.

Persyaratan lain yang harus dipenuhi berkaitan erat dengan besaran penghasilan atau upah yang diterima oleh pekerja setiap bulannya. Pekerja atau buruh yang berhak harus menerima upah paling banyak senilai Rp3,5 juta per bulan. Namun terdapat ketentuan khusus bagi pekerja di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota melampaui angka Rp3,5 juta. Batas upah bagi para pekerja di wilayah tersebut akan mengikuti UMK setempat yang kemudian dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

Sementara itu, bagi daerah yang tidak memiliki ketetapan UMK, batas maksimal upah akan mengacu langsung pada Upah Minimum Provinsi dengan ketentuan pembulatan yang serupa. Aturan rinci ini dibuat agar bantuan benar-benar jatuh ke tangan pekerja yang membutuhkan perlindungan jaring pengaman sosial. Pemerintah terus melakukan koordinasi lintas kementerian guna memastikan seluruh kriteria penerima dapat diterapkan secara adil di berbagai daerah. Pengawasan ketat juga dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan data dalam proses pendataan penerima subsidi upah tersebut.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli juga mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada terhadap berbagai potensi penipuan yang mengatasnamakan program Bantuan Subsidi Upah. Ia menegaskan bahwa seluruh informasi yang valid dan resmi mengenai BSU hanya berasal dari kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Masyarakat diimbau agar tidak mudah percaya dengan segala informasi atau tawaran bantuan yang berasal dari sumber lain di luar situs web resmi pemerintah. Hingga kini, proses administrasi di Kementerian Keuangan masih menjadi fokus utama sebelum tahapan pencairan dana dapat diumumkan kepada publik.

#BSU2026 #Kemenaker #SubsidiUpah

Sumber: ANTARA News - Ekonomi Finansial

Foto: ANTARA News - Ekonomi Finansial