Seorang anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Hadityo Ganinduto, mengimbau masyarakat agar tidak cepat mengambil keputusan terkait informasi mengenai pemblokiran rekening yang terjadi di Bank Mandiri. Ia meminta publik untuk bersabar menunggu penjelasan resmi dari pihak berwenang agar masalah ini dapat dipahami secara menyeluruh.
Pentingnya Memahami Prosedur Perbankan
Firnando menjelaskan bahwa Bank Mandiri sebagai bagian dari BUMN memiliki regulasi, prosedur, dan tata kelola yang harus dipatuhi dalam setiap aktivitas perbankan. Hal ini mencakup pembatasan atau penghentian sementara transaksi pada rekening tertentu, yang dapat dilakukan berdasarkan ketentuan perbankan atau atas permintaan dari pihak yang berwenang dalam suatu proses hukum.
Proses Hukum dan Hak Terdakwa
Ia menambahkan bahwa jika pemblokiran rekening berkaitan dengan proses hukum terhadap seseorang yang berstatus terdakwa, masyarakat perlu memahami mekanisme yang berlaku. Status terdakwa tidak berarti bahwa individu tersebut telah terbukti bersalah. "Karena proses peradilan tetap harus dihormati hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," ungkap Firnando.
Firnando juga mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi mengenai keterlibatan aparat penegak hukum (APH) dalam kasus ini. Menurutnya, informasi mengenai alasan pemblokiran, pihak yang memiliki kewenangan, serta prosedur yang diikuti sebaiknya disampaikan melalui klarifikasi resmi. "Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau merugikan pihak tertentu," tuturnya.
