Thursday, 12 November 2026
Peristiwa

Kepala BPK Provinsi Jateng Ditangkap, BPK Tegaskan Tak Akan Melindungi Pelanggar

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan tidak akan melindungi Kepala BPK Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. BPK siap mendukung proses h...

I
I Gusti Ngurah Pramana
17 October 2026 73 pembaca
Foto: ANTARA FOTO/Fauzan
Foto: ANTARA FOTO/Fauzan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan pernyataan resmi terkait penetapan Ahmad Luthfi, Kepala BPK Provinsi Jawa Tengah, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo. BPK menegaskan bahwa mereka tidak akan melindungi Luthfi dan siap mendukung proses penyidikan yang sedang berlangsung.

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Luthfi ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten untuk tahun 2025. BPK menyatakan, "BPK bersikap kooperatif dan siap memberikan dukungan penuh berupa data serta informasi yang diperlukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Komitmen BPK dalam Pemberantasan Korupsi

BPK menambahkan bahwa penegakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bagian dari sinergi dan komitmen bersama dalam upaya pemberantasan korupsi. "Secara internal, BPK bertindak tegas dan tidak akan melindungi pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran," ungkap BPK.

Proses Pemeriksaan dan Sanksi

BPK juga memastikan bahwa pegawai yang terlibat dalam kasus ini akan menjalani pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK serta pemeriksaan disiplin pegawai negeri sipil. Sanksi akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "BPK memastikan bahwa pegawai yang diduga terlibat dalam peristiwa ini akan diproses melalui pemeriksaan Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK dan pemeriksaan disiplin pegawai negeri sipil untuk dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," jelas BPK.

// Artikel Terkait