Suwardi, yang menjabat sebagai Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) di Jawa Tengah, mengungkapkan bahwa keberadaan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) belum mampu meningkatkan penyerapan komoditas telur ayam. Ia menegaskan bahwa masih banyak SPPG yang tidak membeli telur sesuai dengan harga acuan penjualan (HAP).
Pada bulan Juni 2026, Suwardi menyebutkan bahwa asosiasi peternak bersama perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) telah mencapai kesepakatan mengenai penyerapan daging dan telur ayam oleh SPPG di Jawa Tengah. Dalam kesepakatan tersebut, SPPG diharapkan menyerap daging dan telur ayam secara langsung dari peternak dengan harga HAP.
Kesepakatan itu juga disaksikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin. Namun, Suwardi mengungkapkan bahwa kesepakatan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan. “Tanggal 30 Juni (2026) kepala SPPG di wilayah Jawa Tengah yang di Semarang itu memberikan nota dinas menindaklanjuti apa yang menjadi kesepakatan itu. Tapi fakta di lapangan, memang para pengelola SPPG ini mereka yang berkuasa penuh karena mereka berinvestasi di situ, tidak mau mengikuti,” ujarnya saat diwawancara pada Selasa (11/8/2026).
Harga Pembelian yang Tidak Sesuai
Suwardi menambahkan bahwa Kepala BGN, Sudaryono, telah menyarankan agar SPPG membeli telur ayam dengan harga Rp25 ribu per kilogram di kandang. “Faktanya jauh. Belinya Rp21-Rp22 ribu (per kilo) sudah diantar. Contoh di Kendal, per hari ini yang komitmen membeli di harga Rp26 ribu hanya beberapa dapur,” jelasnya.
Oleh karena itu, Suwardi menilai bahwa kehadiran SPPG belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penyerapan komoditas telur ayam di Jawa Tengah. “Kejujuran dari kepala SPPG selaku abdi negara yang ditugaskan untuk mengawal itu, harus mempunyai otoritas untuk melaksanakan tugas negara ini dengan baik,” tambahnya.
Permintaan Penyelidikan dan Komitmen untuk Perbaikan
Wakil Gubernur Taj Yasin mendorong agar dilakukan penyelidikan terkait praktik pembelian bahan baku di bawah HAP oleh SPPG. Hal ini disampaikan Yasin setelah menghadiri rapat koordinasi penyerapan bahan baku lokal untuk program MBG di Kantor Pemprov Jawa Tengah, Kota Semarang, pada 19 Juni 2026. Dalam rapat tersebut, perwakilan peternak mengeluhkan bahwa SPPG membeli telur ayam di bawah HAP, yang dianggap merugikan peternak, terutama dengan lonjakan harga pakan ternak.
Menanggapi keluhan tersebut, Taj Yasin menyatakan bahwa penting untuk menyelidiki masalah ini. "Kita mendengarkan dari peternak, petelur, dari asosiasi maupun di koperasi, ternyata ada pembelian di bawah harga acuan pemerintah. Nah ini yang harus kita selidiki," ujarnya. Ia menegaskan bahwa komitmen dari peternak dan asosiasi sangat penting untuk mencegah terulangnya masalah serupa di masa mendatang.
Yasin juga mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan penyerapan telur dan daging ayam, pihak koperasi, asosiasi, dan BGN telah sepakat mengenai penyajian menu MBG di Jawa Tengah, di mana telur dan daging ayam akan disajikan masing-masing sebanyak dua kali dalam seminggu. "Maka SPPG-SPPG yang ada di Jawa Tengah harus menaati ini," tegasnya.
Dalam pertemuan di Kantor Pemprov Jawa Tengah pada 19 Juni 2026, Suwardi mengkritisi praktik pembelian telur oleh SPPG yang tidak sesuai dengan HAP. Ia mempertanyakan mengapa ada SPPG yang berkomitmen untuk membeli telur seharga Rp26 ribu per kilogram, sementara ada yang hanya Rp21 ribu. Suwardi mengaku telah menerima laporan tentang pembelian telur di bawah HAP dan menyatakan bahwa KPUS Jateng memiliki 1.767 anggota peternak yang tersebar di 10 kabupaten/kota.
Suwardi juga menyoroti dugaan adanya oknum yang bermain dalam pembelian telur oleh SPPG. "Jangan Kementerian Pertanian, Bapanas, sudah menetapkan HAP di kandang Rp26.500, SPPG, yang di situ mengelola uang negara, belinya Rp21-Rp22 ribu. Ada apa?" ujarnya. Ia berharap agar masalah ini dapat segera dibenahi, terutama mengingat tingginya biaya operasional yang harus ditanggung oleh peternak akibat kenaikan harga pakan ternak.
Suwardi mengharapkan agar harga telur dapat ditetapkan di Rp26.000 per kilogram untuk program MBG, meskipun HAP-nya adalah Rp26.500. "Ini belum HAP, karena HAP-nya kan Rp26.500. Jadi saling menjaga agar peternak ini hidup, kebutuhan dari pemerintah penyaluran MBG yang HET-nya di BGN itu Rp30 ribu untuk telur," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa yayasan SPPG juga mendirikan koperasi untuk kebutuhan pasokan bahan baku dan berharap agar semua pihak dapat transparan dalam proses ini. "Kalau mau cek-cekan, buka semuanya. Yang untung adalah mereka-mereka ini, yang menekan harga di pasar adalah koperasi yang dibikin oleh pengelola MBG," tutup Suwardi.
