Di Jakarta, sejumlah pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang berstatus sebagai penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP), khususnya petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU), masih menerima gaji di bawah upah minimum provinsi (UMP) Jakarta 2026. Meskipun gaji yang tercantum dalam kontrak kerja mereka seharusnya sesuai dengan UMP, kenyataannya berbeda.
Salah seorang petugas PPSU yang bekerja di salah satu kelurahan mengungkapkan bahwa hingga saat ini, ia belum menerima gaji yang setara dengan UMP Jakarta 2026, yang sekitar Rp 5,7 juta. Ia hanya mendapatkan gaji setara UMP Jakarta 2025, yaitu sekitar Rp 5,3 juta. "Dari awal tahun masih Rp 5,3 juta. Itu juga belum dipotong iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi bersih sebulan hanya Rp 5,2 juta," jelasnya.
Ketidakpastian Kenaikan Gaji
Petugas tersebut juga menambahkan bahwa tidak ada kepastian mengenai kapan gaji mereka akan mengalami kenaikan. Informasi mengenai apakah kekurangan gaji mereka akan dirapel atau tidak juga masih belum jelas. "Ada sih omongan akan dirapel, cuma sekadar omongan antarteman aja," tuturnya.
Ia mengungkapkan bahwa masalah gaji yang tidak sesuai kontrak ini bukan hanya dialaminya sendiri, tetapi juga oleh seluruh petugas PPSU di tempatnya bekerja. Banyak rekan-rekannya yang terpaksa meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama bagi mereka yang harus menghidupi keluarga. "Semoga bisa cepat dirapel lah kalau ada," harapnya.
Keluhan di Media Sosial
Petugas PPSU bukanlah satu-satunya pegawai dengan status PJLP di Pemprov DKI Jakarta yang mengalami masalah serupa. Banyak PJLP lainnya juga berada dalam kondisi yang sama. Mereka bahkan menyampaikan keluhan melalui unggahan di Instagram Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Salah satu pengguna Instagram menulis, "Ijin pak @pramonoanugw ... RAPELAN GAJI PJLP 2026 KAPAN PAK?? 2026 SUDAH MAU HABIS, TAPI RAPELAN GAJI PJLP MASIH BELUM JELAS.. UMR JAKARTA 5,7xxx.. TAPI PJLP UPAH NYA MASIH 5,3xxx.. PDAHAL PJLP GARDA TERDEPAN MENANGANI KELUHAN2 MASYARAKAT DI JAKARTA."
Keluhan serupa juga disampaikan oleh akun lain yang meminta perhatian lebih terhadap masalah gaji yang telah lama tertunda. Situasi ini menunjukkan bahwa banyak petugas yang merasa terabaikan dan berharap adanya solusi segera dari pemerintah.
