Berdasarkan keterangan yang dirilis oleh Redaksi, kepolisian menegaskan bahwa penanganan kasus penyadapan ilegal dan dugaan makar terus berjalan secara intensif. Peristiwa hukum ini melibatkan sejumlah perwira tinggi kepolisian yang kini telah berstatus sebagai tersangka resmi. Penyelidikan mendalam tersebut dilakukan untuk menguak seluruh fakta yang terjadi di balik aksi penyadapan yang menyasar kepala negara.
Kasus hukum ini mencuat setelah terungkapnya tindakan penyadapan tidak sah yang menargetkan nomor pribadi milik Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Tindakan pelanggaran hukum tersebut dilaporkan mulai terjadi sejak tahun 2025 yang lalu. Berbagai langkah penegakan hukum kemudian diambil secara berturut-turut oleh institusi kepolisian terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab.
Mantan Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo menjadi salah satu figur utama yang dijerat dalam perkara ini. Pemecatan terhadap dirinya telah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari Rabu tanggal 4 November. Langkah tegas ini diambil menyusul terbongkarnya skandal penyadapan ilegal yang mencoreng institusi penegak hukum di tanah air.
Selain nama tersebut, penyidik kepolisian menetapkan tiga jenderal polisi aktif lainnya sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Para perwira tinggi yang ditetapkan sebagai tersangka meliputi Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi. Mereka sementara ini dijerat dengan sangkaan pasal penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Meskipun demikian, lingkup penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak berhenti pada sangkaan awal tersebut. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyampaikan bahwa tim penyidik sedang menelusuri unsur makar. Tim terus bekerja untuk mendalami dan menelusuri terkait dugaan makar tersebut secara mendalam.
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia turut memberikan perhatian serius terhadap perkembangan penanganan perkara hukum ini. Lembaga legislatif tersebut berencana memanggil pimpinan kepolisian untuk meminta penjelasan terbuka mengenai penuntasan kasus. Rapat kerja tersebut diagendakan untuk membahas tuntas seluruh rangkaian peristiwa pelanggaran hukum yang terjadi.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan bahwa pembahasan mendalam akan dilakukan bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Raker baru bisa dilaksanakan hari Kamis karena masa sidang DPR baru akan dibuka Selasa tanggal 10 November. Pimpinan DPR berkomitmen untuk mengawal proses hukum hingga tuntas tanpa pandang bulu.
Pihak parlemen menegaskan bahwa siapa pun pihak yang terbukti terlibat dalam skandal penyadapan harus memikul tanggung jawab hukum. Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas jelasnya. Siapapun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum ujar Habiburokhman dalam keterangannya.
Rapat penting di parlemen tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Kamis tanggal 12 November tahun 2026. Jalannya rapat kerja akan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III didampingi para wakil ketua. Kehadiran pimpinan lengkap menunjukkan keseriusan dewan dalam membongkar dalang serta motif di balik penyadapan.
#PenyadapanPrabowo #ListyoSigit #KomisiIIIDPR
Sumber: Detikcom - News (semua kanal)
Foto: Detikcom - News (semua kanal)
Dugaan Makar di Kasus Penyadapan Prabowo Terus Diselidiki Polri
Polri terus mengusut kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan mendalami dugaan makar yang melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama tiga jenderal polisi lainnya.
