Saturday, 03 October 2026
Peristiwa

DPR Mendorong Peningkatan Mitigasi untuk Melindungi Sektor Pariwisata

Anggota DPR RI, Gandung Pardiman, menekankan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi erupsi gunung berapi untuk meminimalkan dampak terhadap pariwisata Indonesia yang berpotensi besar.

T
Theresia Okta Anindya
08 September 2026 74 pembaca
Foto: Rizky Suryarandika/Republika
Foto: Rizky Suryarandika/Republika

Anggota Komisi VII DPR RI, Gandung Pardiman, mengingatkan pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi aktivitas erupsi gunung berapi agar dampaknya terhadap sektor pariwisata dapat diminimalkan. Menurut Gandung, Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, tetapi juga terletak di kawasan rawan bencana, yaitu Ring of Fire. Oleh karena itu, penguatan mitigasi menjadi sangat penting untuk menjaga keselamatan masyarakat tanpa menghambat pertumbuhan sektor pariwisata.

Pentingnya Mitigasi dalam Pariwisata

Gandung memberikan contoh erupsi Gunung Anak Krakatau yang baru-baru ini memengaruhi aktivitas penerbangan. Ia menegaskan bahwa setiap gangguan konektivitas dapat berdampak luas pada berbagai sektor yang bergantung pada pergerakan wisatawan. “Erupsi gunung berapi bukan hanya persoalan kebencanaan, tetapi juga persoalan ekonomi dan pariwisata. Ketika penerbangan terganggu, wisatawan membatalkan atau menunda perjalanan, hotel mengalami penurunan okupansi, restoran dan UMKM kehilangan pelanggan, maka dampaknya masuk ke seluruh rantai ekonomi pariwisata,” ujarnya.

Tren Positif Sektor Pariwisata

Meskipun ada tantangan, Gandung melihat sektor pariwisata nasional masih memiliki momentum pertumbuhan yang perlu dipertahankan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara pada Mei 2026 mencapai sekitar 1,38 juta, tumbuh 5,83 persen secara tahunan. Selain itu, perjalanan wisatawan domestik juga menunjukkan tren positif dengan 106,16 juta perjalanan pada periode yang sama, meningkat 8,69 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Gandung menekankan bahwa pencapaian ini menunjukkan daya tarik pariwisata Indonesia yang tetap kuat, namun pertumbuhan tersebut harus didukung oleh sistem mitigasi bencana dan komunikasi publik yang lebih baik. Ia juga mengingatkan bahwa fluktuasi kunjungan wisatawan di berbagai daerah menunjukkan bahwa sektor pariwisata sangat sensitif terhadap faktor konektivitas dan persepsi keamanan. Sebagai contoh, kunjungan wisatawan mancanegara di Sumatera Utara pada Juni 2026 tercatat 23.129, turun 17,76 persen dibandingkan Mei, meskipun secara kumulatif dari Januari hingga Juni masih tumbuh 9,57 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Data ini menunjukkan pasar pariwisata kita masih memiliki momentum pertumbuhan, tetapi sangat sensitif terhadap gangguan konektivitas dan persepsi keamanan. Oleh karena itu, erupsi gunung berapi harus ditangani dengan mitigasi yang cepat dan komunikasi publik yang tepat,” tegasnya.

Gandung menambahkan bahwa kepastian konektivitas adalah faktor penting bagi wisatawan dalam merencanakan perjalanan. Gangguan penerbangan akibat erupsi dapat berdampak lebih luas karena wisatawan telah terikat dengan berbagai agenda dan layanan perjalanan. “Ketika penerbangan dibatalkan, wisatawan tidak hanya kehilangan akses transportasi. Mereka juga bisa kehilangan reservasi hotel, tiket destinasi, paket wisata, dan agenda perjalanan. Ini akhirnya menimbulkan kerugian bagi industri pariwisata dari hulu sampai hilir,” jelasnya.

Oleh karena itu, Gandung berharap pemerintah dapat menjadikan erupsi Anak Krakatau sebagai momentum untuk memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga. Koordinasi ini penting agar respons terhadap bencana dapat dilakukan dengan cepat, terukur, dan tetap memberikan kepastian kepada masyarakat serta pelaku industri pariwisata. Ia juga mendorong agar informasi mengenai kondisi destinasi, penerbangan, dan perkembangan aktivitas gunung berapi disampaikan secara cepat dan akurat untuk mencegah kepanikan serta menjaga kepercayaan wisatawan.

Gandung menekankan bahwa mitigasi bencana dan pertumbuhan pariwisata tidak harus saling bertentangan. Dengan perencanaan yang matang, kedua aspek ini dapat berjalan beriringan sehingga keselamatan tetap menjadi prioritas tanpa menghilangkan peluang ekonomi bagi masyarakat. Ia berharap pemerintah daerah, pengelola destinasi, pelaku usaha, operator transportasi, dan masyarakat dapat membangun sistem respons yang semakin tangguh terhadap potensi bencana.

// Artikel Terkait