Thursday, 19 November 2026
Peristiwa

Bareskrim Polri Gelar Perkara Kasus Dugaan Makar Terhadap Presiden Prabowo Subianto

Bareskrim Polri menjadwalkan gelar perkara kasus dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden RI Prabowo Subianto pada hari ini bersama saksi ahli.

N
Ni Luh Ayu Sari
19 November 2026 2 pembaca
Bareskrim Polri Gelar Perkara Kasus Dugaan Makar Terhadap Presiden Prabowo Subianto
Bareskrim Polri Gelar Perkara Kasus Dugaan Makar Terhadap Presiden Prabowo Subianto
Berdasarkan keterangan yang dirilis oleh Redaksi, Bareskrim Polri menjadwalkan pelaksanaan gelar perkara terkait kasus dugaan tindak pidana makar yang menyasar Presiden RI Prabowo Subianto. Agenda penting tersebut direncanakan berlangsung pada hari ini, Kamis, 19 November 2026. Penyelidikan intensif ini dilakukan menyusul serangkaian langkah hukum yang telah diambil sebelumnya oleh pihak penyidik kepolisian. Masyarakat pemerhati hukum tentu menantikan perkembangan terbaru dari penanganan perkara yang menarik perhatian publik luas ini.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, memberikan penjelasan mengenai rangkaian tindakan yang mendahului gelar perkara tersebut. Penyidik sebelumnya telah mendatangi dan menggeledah sejumlah lokasi yang diduga difungsikan sebagai posko makar. Langkah olah tempat kejadian perkara serta pemeriksaan saksi-saksi dilaksanakan secara cermat demi mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang kuat. Berbagai barang bukti dan petunjuk dari lapangan ini menjadi fondasi utama dalam mengusut tuntas peristiwa hukum tersebut.

Pelaksanaan gelar perkara hari ini melibatkan koordinasi mendalam antara tim internal penyidik bersama sejumlah saksi ahli dari berbagai bidang. Kehadiran para tenaga ahli diharapkan mampu membantu merumuskan konstruksi hukum yang tepat dan objektif atas dugaan makar tersebut. Diskusi bersama para ahli ini memegang peranan vital dalam menentukan langkah penegakan hukum selanjutnya secara profesional. Seluruh hasil pembahasan dalam forum tersebut nantinya akan segera diumumkan kepada publik secara terbuka.

Perkara dugaan makar ini ternyata memiliki keterkaitan erat dengan kasus penyadapan ilegal yang sebelumnya juga ditangani oleh aparat penegak hukum. Aksi penyadapan tersebut diduga dilakukan oleh mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah pihak lainnya. Penyelidikan yang dikembangkan Bareskrim Polri mendapati bahwa sasaran penyadapan ilegal tidak hanya tertuju pada Presiden Prabowo Subianto. Para menteri, tokoh politik, kalangan pengusaha, media massa, hingga tokoh masyarakat turut tercatat sebagai korban penyadapan.

Seiring dengan berjalannya proses hukum yang mendalam, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah resmi menaikkan status penanganan perkara makar ini. Dari penyelidikan awal, status perkara tersebut kini telah resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan. Peningkatan status ini menegaskan komitmen penyidik dalam membongkar seluruh jaringan dan pihak-pihak yang terlibat. Penanganan kasus berjalan secara komprehensif guna memastikan aspek keadilan dan kepastian hukum tetap ditegakkan tanpa pandang bulu.

Dalam kaitan kasus penyadapan ilegal yang mendahului perkara makar ini, kepolisian telah menetapkan total empat jenderal polisi aktif sebagai tersangka. Selain mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, tiga perwira tinggi kepolisian lainnya turut terseret menjadi tersangka. Ketiga perwira tinggi tersebut masing-masing adalah Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi. Penetapan tersangka ini menunjukkan keseriusan institusi kepolisian dalam membersihkan internal dari tindakan pelanggaran hukum.

Para tersangka dalam kasus penyadapan ilegal tersebut dijerat dengan sangkaan pasal berlapis sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jeratan hukum itu meliputi Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang ITE. Terkait penahanan para tersangka, tiga orang di antaranya kini telah diamankan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri. Sementara itu, proses hukum lanjutan bagi masing-masing tersangka terus berjalan sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan penegak hukum.

Selain proses pidana umum yang berjalan di Bareskrim, para perwira tinggi yang terlibat juga menghadapi sanksi di bidang etik. Dua dari tersangka, yakni Ahrie Sonta dan Eko Hadi, telah dijatuhi hukuman berupa Pemecatan Tidak Dengan Hormat dari dinas kepolisian. Menanggapi putusan sanksi etik tersebut, kedua perwira tinggi yang bersangkutan dilaporkan telah mengambil langkah hukum berupa pengajuan banding. Seluruh rangkaian proses pidana maupun etik ini terus dikawal secara transparan oleh pihak kepolisian.

#BareskrimPolri #Makar #PrabowoSubianto

Sumber: CNN Indonesia - Terbaru

Foto: CNN Indonesia - Terbaru

// Artikel Terkait